SUKUK / OBLIGASI


 Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut :
"Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas:

  1. aset berwujud tertentu (ayyan maujudat);
  2. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
  3. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
  4. aset proyek tertentu (maujudat masyru' muayyan); dan atau
  5. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)"
Karakteristik Sukuk

Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.


Jenis Sukuk

Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari :

  1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan.
  2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.
  3. Sertifikat salam.
  4. Sertifikat istishna.
  5. Sertifikat murabahah.
  6. Sertifikat musyarakah.
  7. Sertifikat muzara'a.
  8. Sertifikat musaqa.
  9. Sertifikat mugharasa.

 

DAFTAR PUSTAKA

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal Syariah

Gambar
Peran Dewan Pengawas Syariah di pasar modal syariah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No     /POJK.4/2014 tentang penerbitan saham syariah BAB III DEWAN PENGAWAS SYARIAH Pasal 7 Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan dan mendaftarkan Efek Syariah berupa saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal. Pasal 8 Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai  anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang diawasinya. Pasal 9 Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan, antara lain: a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi perusahaan; b. Mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan; c. Sebagai mediator antara perusahaan dengan Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DAFTAR PUSTAKA https://www.ojk.go.id/id/
Baca selengkapnya

STRUKTUR dan MEKANISME PASAR MODAL SYARIAH dan KONVENSIONAL

Gambar
    Sumber: https://www.kpei.co.id/ Lembaga yang terkait dengan pasar modal A.     Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) §   Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-sehari kegiatan pasar modal. §   Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.   Bapepam mempunyai fungsi : §   Menyusun Peraturan di bidang pasar modal §   Menegakkan peraturan di bidang pasar modal §   Pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di pasar modal §   Menetapkan prinsip keterbukaan §   Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP dan LPP §   Penetapan ketentuan akuntasi di bidang pasar modal §   Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan Menter...
Baca selengkapnya